Metro Merauke – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengapresiasi keputusan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang memastikan rekening gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua tetap di Bank Papua.
Ia mengatakan, keputusan gubernur itu bijaksana dan patut diapresiasi. Sebab, pembayaran gaji ASN Pemprov Papua tetap di Bank Papua meski sebagian APBD Papua dipindahkan ke bank lain.
“Saya mengapresiasi Gubernur Papua, Lukas Enembe yang memastikan rekening gaji ASN Pemprov Papua tetap di Bank Papua,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (14/02/2022).
Menurutnya, Gubernur Lukas Enembe telah bertemu pihak Bank Papua pada 9 Februari 2022. Dalam pertemuan itu diputuskan, rekening gaji ASN tetap di Bank Papua. Yang dipindahkan ke bank lain hanya kas daerah.
“Dari awal saya mendorong agar Direksi dan Komisari Bank Papua bertemu Gubernur Lukas Enembe membahas pemindahan kas daerah dari Bank Papua ke Bank Mandiri, termasuk gaji ASN yang akan dipindah ke Bank Mandiri,” ucapnya.
Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu berharap, keputusan tersebut tidak lagi membuat resah ASN di lingkungan Pemprov Papua. Sebab, gaji mereka tetap lewat Bank Papua.
Katanya, apabila rekening gaji ASN Pemprov Papua dipindah dari Bank Papua ke Bank Mandiri, tentu akan memberatkan Bank Papua maupun ASN.
Sebab, banyak ASN Pemprov Papua yang mengambil kredit di Bank Papua, dan biasanya kredit ASN itu tinggal didebit dari rekening gaji mereka oleh Bank Papua.
“Kebijakan Gubernur bersama Direksi dan Komisaris Bank Papua ini, harus diapresiasi karena tidak berdampak kepada ASN, nasabah Bank Papua. Atau kepada Bank Papua itu sendiri,” ujar Kadepa.
Gubernur Papua, Lukas Enembe telah memastikan rekening gaji ASN Pemprov Papua tetap berada di Bank Papua.
“Rekening gaji ASN tetap di Bank Papua. Yang pindah hanya kas daerah saja,” kata Gubernur Enembe kepada Jubi, Senin (14/02/2022).
Gubernur Enembe mengatakan hal tersebut telah diputuskan bersama dengan pihak Bank Papua dalam pertemuan pada 9 Februari 2022.
Ia berharap keputusan bersama ini menghentikan spekulasi dan polemik banyak pihak atas keputusan pemindahan dana Pemerintah Provinsi Papua ke salah satu bank BUMN. (Arjuna/Redaksi)
