Metro Merauke – Jaringan Damai Papua atau JDP memberi isyarat jika Jusuf Kalla mungkin saja terlibat memfasilitasi terciptanya perdamaian di Papua.
Latifah Anum Siregar, dari Tim Jaringan Damai Papua menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan kalau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia itu terlibat memfasilitasi perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Kata Anum, JDP selalu menyambut baik siapapun yang berniat membantu proses perdamaian di Papua.
“Apalagi seorang Jusuf Kalla yang punya pengalaman,” kata Anum melalui panggilan teleponnya kepada Metro Merauke belum lama ini.
Jusuf Kalla merupakan pihak yang memfasilitasi perdamaian di Aceh lewat perjanjian Helsinki, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Jusuf Kalla yang sering disapa JK, juga berperan dalam mendamaikan konflik di Ambon dan Poso.
“Kalau Jusuf Kalla mau berperan aktif, dengan modalitasnya, dengan kapasitas yang dimilikinya tidak masalah. Yang jelas kita berharap, Jusuf Kalla menangkap ini ada respons orang mau dialog dan Jusuf Kalla dengan kapasitasnya bisa membantu itu,” ucapnya.
Menurut Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP itu, pihaknya menduga kedatangan Jusuf Kalla ke Papua beberapa pekan lalu, selain melakukan agenda kerja juga berkaitan dengan wacana tersebut.
Bukan tidak mungkin JK ingin melihat respons masyarakat Papua dan berbagai pihak, berkaitan dengan wacana pelibatan dirinya memfasilitasi perdamaian di Papua.
Hanya saja kata Anum Siregar, pelibatan JK memfasilitasi perdamaian di Papua baru sebatas perbincangan awal. Masih harus dilanjutkan pada tahap pembicaraan lebih serius, bersama para pihak terkait.
Akan dilihat kembali seperti apa peluangnya, apalagi JK sendiri tidak langsung mengklaim ia akan menjadi fasilitator.
“Siapapun nanti yang akan menjadi fasilitator atau mediator terciptanya perdamaian di Papua, mesti dibicarakan pada tahap berikutnya,” ujarnya.
Konsep Penyelesaian Papua Berbeda dengan Aceh
Belakangan ini berbagai pihak berharap Jusuf Kalla dapat membantu proses perdamaian di Papua.
Salah satu alasannya, karena JK dianggap memiliki pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi penyelesaian konflik pada sejumlah daerah di Indonesia beberapa tahun silam.
Jusuf Kalla juga mengisyaratkan siap membantu proses perdamaian di provinsi paling Timur Indonesia itu, jika memang dipercayakan menjadi fasilitator.
Ini tersirat dari pernyataan Jusuf Kalla kepada wartawan usai pengukuhan pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua di Kota Jayapura, 14 November 2020.
“Untuk pemerintah dan [untuk] semua, untuk persatuan bangsa dan sebagai anak bangsa semua harus siap. Saya fikir konsep itu terbaik,” kata Jusuf Kalla.
Menurutnya, konsep dialog dalam penyelesaian masalah di Papua adalah jalan terbaik yang bisa diambil pemerintah dan semua pihak.
Pada suatu kesempatan pertengahan Oktober 2020 silam, kepada media Jusuf Kalla mengatakan perlu pendekatan berbeda dalam menyelesaikan konflik di Papua. Tidak bisa disamakan dengan cara menangani konflik di Aceh.
Sebab, ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Sementara itu, dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya ada satu garis komando.
“Kalau di Aceh ada satu garis komando yang jelas. Begitu kita ngomong di level atas, di bawah pasti akan patuh. Berbeda dengan di Papua. Ada banyak faksi dan garis komandonya tidak jelas. Antara satu kabupaten tidak terhubung garis komando,” kata Jusuf Kalla ketika itu.
Akan tetapi menurutnya, bukan berarti masalah di Papua tidak bisa diselesaikan.
“Itu ada caranya namun saya tidak akan beberkan secara terbuka,” ujarnya.
Katanya, prinsip yang harus dipegang dalam upaya mendamaikan pihak yang bertikai adalah win win solution dan dignity for all. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya. (Arjuna)
