Metro Merauke – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menegaskan rakyat Papua tidak akan susah apabila APBD Perubahan Papua tahun anggaran 2023, menggunakan perkada seperti tahun lalu.
Pernyataan itu disampaikan Jhony Banua Rouw terkait permintaan sejumlah anggota DPR Papua dari beberapa Fraksi, yang memintanya segera menandatangani risalah paripurna APBD Perubahan Papua yang dibahas pada Agustus 2023 lalu.
Katanya, soal kekhawatiran APBD Perubahan terjadi seperti tahun lalu tanpa disahkan oleh DPR Papua akan menyusahkan rakyat, itu tidak akan membuat rakyat susah, justru anggota dewan yang susah.
“Rakyat tidak susah kok. Uang dipakai untuk rakyat dengan perkada, yang susah dewan tidak bisa menggunakan uang operasionalnya dengan baik,” kata Jhony Banua Rouw saat dihubungi wartawan melalui panggilan teleponnya, Minggu (10/09/2023) malam.
Jhony Banua Rouw memastikan pengalaman APBD Perubahan tahun lalu tidak akan terulang lagi karena saat itu, berbagai pihak ingin APBD Perubahan berjalan secepatnya. Namun buktinya beasiswa bagi mahasiswa Papua akhirnya bermasalah.
Jhony mengatakan jika dewan sudah menyetujui penggunaan dana cadangan Rp 100 juta dalam paripurna APBD Perubahan pada Agustus 2023 lalu, peruntukannya mesti tepat sasaran.
Sebab bukan soal semua fraksi atau secara kelembagaan menyetujui penggunaan dana cadangan, namun penggunaannya tidak sesuai dengan perda sehingga ia meminta pos anggarannya mesti digeser.
“Itu yang saya minta dan nyatanya sekda sudah membuat surat ke kami bahwa setuju untuk dilakukan dan menjamin akan dilakukan itu,” ucapnya.
Ia pun meminta kelompok yang membuat pernyataan dan mendesak dirinya segera menandatangai risalah paripurna, agar bisa bersama-sama menjaga lembaga dewan. Sebab, ini merupakan hal yang harusnya bisa dibicarakan secara internal.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyatakan belum bisa mengumpulkan anggota dewan untuk membicarakan hal tersebut, karena ia baru kembali berobat dari Singapura sehingga belum sempat menjelaskannya kepada anggota dewan.
“Akan tetapi, yang saya lakukan untuk menjaga wibawah lembaga. Menjaga aturan, tolong anggota dewan pegang aturan dan kepentingan rakyat lebih penting. Saya harap, APBD Perubahan 2023 harus bisa diselesaikan dan bisa menjawab semua tuntutan dan kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Mengenai proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri lanjut Jhony Banua Rouw, ia awalnya berpendapat telah selesai. Sebab pada pekan lalu, Sekretaris DPR Papua mengirim pesan kepadanya melalui aplikasi pesan singkat meminta waktu bertemu untuk menyampaikan hasil evaluasi dari Mendagri yang sudah turun.
“Ya karena saya masih di luar negeri, saya tidak jawab. Pemahaman saya, hasil evaluasi sudah selesai. Pada 4 September 2023, ada surat dari Sekda menyampaikan mereka setuju menggunakan dana cadangan sesuai perda dan 5 September 2023, sekwan melaporkan hasil evaluasi dari Mendagri. Saya berkesimpulan ini sudah berjalan. Nyatanya kemarin, teman-teman mengklaim saya belum tandatangan sehingga belum jalan APBD Perubahan ini. Ini informasi yang benar bagaimana,” ucapnya.
Jhony Banua Rouw menegaskan, ia memdatangani risalah paripurna APBD Perubahan Provinsi Papua tahun anggaran 2023, apabila sudah ada jaminan insentif Covid-19 untuk tenaga medis dan TPP dokter spesialis sudah terakomodir agar tidak menimbulkan masalah.
“Uang kita ada dan bisa dipakai untuk itu dan nilainya tidak besar, seharusnya kita bisa memberi penghargaan buat mereka,” katanya.
Menurut Jhony Banua Rouw, lembaga DPR Papua itu kolektif kolegial. Tiga pimpinan DPR Papua sudah menandatangani risalah APBD Perubahan 2023. Hanya dirinya sebagai Ketua DPR Papua yang belum tandatangan.
Namun ia berprinsip, kepentingan rakyat harus menjadi hal yang diutamakan dan hak-hak tenaga medis atau tenaga kesehatan itu harus diprioritaskan. (Arjuna)
