Metro Merauke – Richard Ohee, putera sulung pelaku sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, (alm) Ramses Ohee menyatakan perlu strategi membangun Papua, termasuk menangani kasus korupsi di Bumi Cenderawasih.
Menurut Ondofolo Kampung Waena, Kota Jayapura itu, salah satu strateginya seperti yang ikut digagas oleh mendiang ayahnya, Ramses Ohee melalui pemekaran provinsi atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Pernyataan itu disampaikan Richard Ohee dalam siaran pers tertulisnya, Jumat (18/11/2022).
Katanya, sejak lama mendiang ayahnya telah mendesak para pengambil kebijakan di Jakarta segera mewujudkan pemekaran ini. Namun desakan itu lambat jawab oleh pemerintah pusat.
“Sekarang barang (DOB) su jadi, itu strategi. Bangun Papua harus tahu strategi khusus, seperti tiga provinsi yang sudah jadi itu, itu strategi,” ungkap Richard Ohee.
Sejak Juni 2022 lalu, Provinsi Papua akhirnya resmi dimekarkan, dan menghasilkan tiga daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.
Richard Ohee berpendapat, pemekaran ini akan memberi dampak terhadap berbagai aspek, di antaranya penataan ulang dana Otonomi Khusus (Otsus), baik terkait besaran alokasi dana maupun sistem pengawasannya. Ini perlu dilakukan guna meminimalisir potensi penyimpangan alias korupsi.
Richard Ohee juga menyampaikan strategi khusus mengenai penanganan korupsi di Papua. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor di provinsi tertimur Indonesia itu, dan menggandeng para tokoh adat.
Pelibatan para tokoh adat sebagai jaringan kerja KPK di tanah Papua, menurut Richard Ohee perlu lantaran para tokoh adat mengenal secara baik setiap warga yang tinggal di wilayah adatnya.
Ia mencontohkan, sebagai Ondofolo di wilayah adat Waena, dirinya hampir mengenal asal usul semua warga Waena, pekerjaannya, bahkan kehidupan sosialnya.
Dalam perangkat Ondofolo, Richard dibantu lima orang Kepala Suku yang juga mengenal semua warga yang tinggal di wilayah para kepala suku itu.
Katanya, pemerintah sudah menggelontorkan banyak uang ke Papua melalui Otsus. Untuk memudahkan KPK melacak penggunaan dan Otsus itu, harus ada kantor cabang KPK di Papua.
“Terus jaringan KPK yang di sini itu jaringannya ke Ondoafi. Jadi, kantor KPK jaringannya orang adat semua. Jadi, KPK tunggu saja di kantor, informasi akan tiba di kantor. Kantor harus ada, mau berantas korupsi (di Papua) tapi KPK kantornya jauh-jauh di sana (Jakarta) buat apa, harus ada cabangnya di sini,” kata Richard Ohee.
Strategi Penanganan Dugaan Korupsi Lukas Enembe
Richard Ohee juga menyarankan bagaimana strategi penanganan dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Katanya, lembaga antirasuah itu terlebih dahulu perlu menangkap dan menahan orang-orang terdekat Lukas Enembe, yang terindikasi menyimpan uang orang nomor satu di Papua itu.
“Beliau (Lukas) biar tenang saja, kita tunggu kesehatannya (membaik) tapi orang-orang sekitar dia harus dibersihkan satu per satu. Orang pencuri itu lebih pintar dari KPK. Kalau (uang) ditaruh di Sekda gampang orang tahu,” ujar Richard Ohee.
Ia pun menegaskan siap mendukung KPK untuk mendalami orang-orang dekat yang memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi yang disangkakan kepada Lukas Enembe, sepanjang orang-orang dekat yang dicurigai itu berdomisili di wilayah adatnya di Waena.
“Intinya kita semua atas nama rakyat Papua, atas nama Ondofolo setiap kampung, sangat mendukung tindakan KPK untuk memberantas koruptor-koruptor di tanah Papua. Kami tunggu orang Jakarta (KPK) datang, baru saya buka semua,” kata Richard Ohee. (Redaksi/Arjuna)
