Metro Merauke – Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Komisi IV DPR RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kewirausahaan dan Akses Permodalan bagi para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku UMKM di Kabupaten Merauke, Senin (02/11/2026).
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Merauke, Leunard Rumbekwan, mengapresiasi penyelenggaraan Bimtek yang dinilai sangat membantu mengatasi keterbatasan anggran daerah.
Dikatakan, Dinas Perikanan terus mendampingi pelaku usaha perikanan, namun masih menghadapi kendala utama terkait kemandirian kewirausahaan, pemodalan, serta jangkauan pasar.

Untuk itu, sambung Rumbekwan, pihaknya tengah membangun sinergi lintas OPD dan merangkul perusahaan-perusahaan besar (seperti sektor kelapa sawit di wilayah Muting, Elikobel, dan Ulilin) agar bersedia menjadi penampung (offtaker) produk olahan ikan lokal untuk kebutuhan konsumsi karyawan mereka. Selain itu, kerja sama dengan perbankan seperti BNI terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan juga terus didorong.
Sementara itu, Ketua DPR Kabupaten Merauke, Samuel Markus Mugujai, memberikan motivasi kepada para peserta agar menjadi “petarung” yang gigih dan pantang menyerah dalam mengarungi dunia usaha.
Ia menekankan bahwa tantangan utama para pelaku usaha tidak hanya terletak pada kualitas cita rasa produk, melainkan juga pada inovasi kemasan, strategi promosi, dan keberlanjutan usaha.
Wakil Bupati Merauke, Hj. Fauzun Nihayah, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah dan KKP atas perhatian nyata bagi para pelaku usaha perikanan di Merauke.

Wabup menegaskan, Merauke memiliki potensi perikanan yang sangat melimpah, namun kendala klasik yang dihadapi para pelaku usaha, khususnya ibu-ibu rumah tangga pembuat olahan ikan, adalah masalah pemasaran.
Oleh karena itu, kata Fauzun Nihayah, Pemkab Merauke berkomitmen memberikan proteksi dan memfasilitasi kemitraan agar hasil olahan UMKM perikanan dapat terserap dengan baik di pasaran.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, H. Sulaiman L. Hamzah, menegaskan pentingnya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk mendukung pemberdayaan UMKM perikanan.
Sulaiman L. Hamzah menyebut, sektor perikanan menghadapi berbagai permasalahan kompleks, mulai dari aspek finansial, teknologi pengolahan, jaminan mutu dan keamanan pangan, hingga sistem logistik.
“Melalui Bimtek kolaboratif ini, kita harapkan pelaku usaha dapat memperoleh keterampilan teknis, akses permodalan yang terjangkau, serta dukungan peralatan pendukung usaha,” tandas Sulaeman L Hamzah. (Nuryani)











































