Metro Merauke – Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, apapun yang dilakukan PT Freeport dan mitranya (pemerintah) tidak akan berdampak positif, selama persoalan mogok kerja 8.300 karyawan perusahaan itu belum di selesaikan.
Menurutnya, jumlah karyawan mogok kerja yang akhirnya diberhentikan sepihak itu, tidak sedikit dan didominasi oleh orang asli Papua.
Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM itu meminta kepada CEO PT Freeprot McMoran, Richard C Adkerson membantu menyelesaikan masalah buruh karyawan mogok kerja atau moker PT Freeport, yang akhirnya diberhentikan sepihak.
Ia juga meminta Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Tony Wenas agar manajemen PT Freeport dan perwakilan buruh moker bisa kembali duduk bersama menyelesaikan persoalan moker.
“Ini demi kemanusiaan. Apalagi ada 112 pekerja yang telah meninggal dunia hanya karena beberapa keputusan dan kebijakan yang di buat berdasarkan sebuah anggapan,” kata Laurenzus Kadepa, Jumat (07/10/2022).
Politikus Partai NasDem itu, juga memina Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait, agar memenuhi janjinya menyelesaikan masalah karyawan moker PT Freeport, yang hingga kini belum direalisasikan.
Di tingkat daerah, gubernur, pimpinan DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua diminta tidak diam dengan persoalan karyawan moker PT Freeport.
“Harusnya para pihak ini mengambil langkah penyelesaian. Kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Mimika, agar tidak diam dan harus mampu mendorong masalah ini pada proses penyelesaian,” ucapnya. (Arjuna)
