Metro Merauke – Legislator Papua, Emus Gwijangge menyatakan dialog Jakarta-Papua, antara pemerintah dan para pihak di Papua lebih penting daripada rencana pemekaran.
Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia DPR Papua itu menyatakan bagaimana mungkin pemerintah berencana memecah mecah Papua menjadi empat provinsi, dan Papua Barat, dua provinsi jika masalah di Tanah Papua tidak dituntaskan.
“Yang mesti dipikirkan pemerintah, bagaimana menyelesaikan masalah di Tanah Papua. Apakah lewat dialog atau cara lain. Bukan berencana memekarkan Papua dan Papua Barat, sebelum akar masalah diselesaikan,” kata Emus Gwijangge, Sabtu (05/02/2022).
Menurutnya, apabila pemekaran dilakukan sebelum berbagai masalah di Tanah Papua dituntaskan, termasuk pelanggaran HAM masa lalu, ia khawatir justru akan memunculkan masalah baru.
“Kalau berbagai masalah di Tanah Papua sudah selesai, barulah bicara pemekaran. Tidak hanya bicara pemekaran, namun saya menilai ada kabupaten yang mesti digabungkan, karena pemerintahan tidak berjalan efektif selama ini,” ucapnya.
Emus Gwijangge menegaskan, pemekaran dan uang bukan solusi penyelesaian masalah Papua. Apalagi hingga kini rencana pemekaran menui pro dan kontra oleh berbagai kalangan di Papua.
Katanya, penolakan itu juga disampaikan masyarakat Papua saat para anggota DPR Papua termasuk dirinya, reses ke daerah pemilihan.
“Rakyat Papua ingin dialog dengan Jakarta, bukan pemekaran. Dialog yang difasilitasi pihak ketiga seperti di Aceh yang melahirkan perjanjian Helsinki. Presiden perlu mempertimbangkan hal lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan berbagai masalah Papua agar tidak terus berlarut larut dari generasi ke generasi, dan dari presiden ke presiden.
Iapun berharap sebelum periode kedua Presiden Joko Widodo berakhir, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut dapat segera mencari solusi menyelesaikan masalah Papua.
“Masalah Papua ini jangan terus menjadi “luka” antara Papua dan Indonesia. Saya khawatir ada pihak ketiga yang terus memanfaatkan situasi ini. Presiden, Wakil Presiden dan Panglima TNI untuk berpikir negarawan. Berpikir luas bagaimana mempertahankan negara ini. Jangan sampai ini menjadi bom waktu,” katanya. (Arjuna/Redaksi)
