Para Legislator Papua Desak Penuntasan Pembunuhan Empat Warga di Mimika

Wakil Ketua Kelompok Khusus DPR Papua dan tokoh perempuan Nduga, Yakoba Lokbere (kedua dari kanan), angota DPR Papua dari Nduga, Namantus Gwijangge (kedua dari kiri), Las Nirigi (kanan) dan anggota Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni (kiri)

Metro Merauke – Para legislator Papua dari Kabupaten Nduga, Papua mendesak penuntasan pembunuhan empat warga di Kabupaten Mimika, 22 Agustus 2022 lalu.

Wakil Ketua Kelompok Khusus DPR Papua yang juga tokoh perempuan dari Nduga, Yakoba Lokbere mengatakan keempat korban merupakan masyarakat Nduga.

Bacaan Lainnya

Mereka dibunuh dengan cara tidak manusiawi. Tubuh mereka dimutilasi dan bagian-bagian tubuh dimasukkan ke dalam karung, kemudian diisi batu, dibuang ke laut, namun berhasil ditemukan.

Katanya, kasus pembunuhan mutilasi seperti ini, belum pernah terjadi di Papua,. Hanya biasa terjadi di Pulau Jawa dan daerah lain di luar Papua. Pembunuhan ini dianggap menciderai nilai-nilai agama, dan budaya orang Papua.

“Ini penghiaan, pembunuhan secara keji, sadis dan tidak menghargai manusia Papua. Tubuh korban dipotong, dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan batu dan dibuang ke laut. Kami tadi sudah bertemu Kapolda dan beliau katakan, ini kasus kriminal murni yang diduga melibatkan anggota TNI. Saya prihatin sekali,” kata Yakoba Lokbere, Senin (29/08/2022).

Menurutnya, apabila benar ada keterlibatan enam oknum TNI dalam kasus ini, pihaknya meminta Panglima TNI, Pangdam XVII Cenderawasih dan jajaranya, segera mengusut tuntas.

Katanya, ini penting agar kepercayaan rakyat Papua kepada TNI tetap ada. Apalagi TNI memiliki slogan melindungi dan mengayomi rakyat. Namun yang terjadi kini, mereka terlibat membunuh orang Papua.

“Inikan tidak sesuai slogannya. Apakah kasus ini mesti dibiarkan? Ini tanggung jawab panglima TNI, Pangdam, dan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini. Siapa saja oknum terlibat,” ucapnya.

Yakoba Lokbere berharap, pihak kepolisian dan TNI dapat menuntaskan kasus ini, agar tidak meluas ke daerah lain di Papua, terutama Kabupaten Nduga, yang selama ini merupakan salah satu wilayah konflik di Papua.

“Jangan sampai kasus ini menimbulkan dan memperkeruh suasana di daerah lain. Kalau benar ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini, mesti dikenakan sanksi sesuai aturan institusi, dan dipecat dari kesatuan, agar ada efek jera,” ujar Yakoba Lokbere.

Anggota DPR Papua, dari wilayah Nduga, Namantus Gwijangge mengatakan, kasus pembunuhan dengan cara mutilasi ini perbuatan keji yang merendahkan martabat manusia Papua.

Pihaknya sedang mengikuti setiap perkembangan informasi dan apa motif di balik kejadian itu, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini.

“Kami sudah bertemu Kapolda, meminta agar masalah ini dituntaskan. Kami juga akan ke Timika, untuk berkoordinasi dengan Kapolres dan semua pihak di sana agar masalah ini diusut tuntas dan apa motifnya,” kata Namantus Gwijangge.

Menurutnya, informasi sementara yang berkembang peristiwa pembunuhan itu terjadi saat akan akan transaksi jual beli senjata api. Apabila ini benar, pihaknya meminta agar dapat diusut sebab tindakan oknum itu akan menciderai institusi TNI.

“Kami minta Pangdam tegas memberikan saksi ini kepda anggotanya baik hukum formal maupun disiplin kalau benar benar terbukti terlibat. Tapi kalau tidak, kita harus tahu apa motif kejadian ini,” ucapnya.

Namantus meminta semua masyarakat Nduga di manapun berada, agar tetap tenang dan menghormati proses hukum, supaya tidak menimbulkan masalah atau gejolak baru.

“Kami orang Papua dibunuh dengan senjata dan lainnya itu biasa. Namun kasus ini luar biasa, dan harus ada efek jera. Pelaku harus diproses hukum. Kami sudah dengar Dir Reserse Polda Papua, sudah ke Timika dan sedang melakukan tugas. Dari pihak TNI juga, kami akan beckup proses ini. Selain itu, masih ada lembaga-lembaga lain yang dapat bekerja mengungkap kasus ini,” kata Namantus Gwijangge.

Anggota DPR Papua lainnya dari wilayah Nduga, Las Nirigi mengatakan hal yang sama. Katanya, ini bukan kejadian biasa dan proses hukum harus ditegakkan.

“Beberapa tahun lalu, kami pengalaman orang seperti ini selalu membuat situasi di masyarakat tidak nyaman. Memancing emosi rakyat, namun kemudian hanya disebut diproses hukum tapi yang terjadi dipindahkan ke tempat lain,” kata Las Nigiri.

Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu mengatakan, siapapun pelaku yang terlibat dalam pembunuhan sadis tersebut mesti dihukum. Apakah itu warga sipil maupun oknum TNI yang diduga terlibat.

“Kalau TNI terlibat, mesti diporses hukum. Rakyat jangan ditipu. Mereka harus melihat keadilan ada di depan mata. Kami akan ke daerah untuk cari tahu kronologisnya,” ujar Las Nirigi.

Anggota Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni menambahkan sebagai salah satu tokoh dan kepala suku, ia selalu mengikuti perkembangan di Papua selama ini.

Katanya, sejak Juli-Agustus berbagai daerah di Papua aman dan tenang.
Namun kini terjadi peristiwa yang menggemparkan di Mimika.

Pembunuhan empat warga asal Nduga dengan cara dimutalasi. Pelakunya bukan TPNPB atau OPM. Namun warga sipil dan diduga ada keterlibatan oknum TNI.

“Kami minta pimpinan DPR Papua dan Komisi I mendesak Pangdam dan Kapolda, agar penegakan hukum jalan dan kasus ini tuntas. Jangan hanya diam. Proses hukum mesti terbuka, karena kadang pelaku seperti itu dipulangkan dan naik pangkat,” kata Elvis Tabuni. (Arjuna)

Untuk Pembaca Metro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *