Metro Merauke – Anggota komisi bidang pemerintahan DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyarankan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua, menunda rencana pembangunan kantor gubernur 22 lantai.
Kadepa mengatakan, tahun ini Pemprov Papua berencana memulai pembangunan kantor gubernur yang baru. Namun, itu bukan kebutuhan mendesak dan tidak dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah.
Menurutnya, ada berbagai masalah dialami rakyat Papua kini, yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, dan medesak diselesaikan.
“Keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari pembangunan. Akan tetapi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan tingkat kesejahteraan rakyat,” kata Laurenzus Kadepa, Jumat malam (12/02/2021).
Katanya, rencana pembangunan kantor gubernur Papua yang megah tidaklah terlalu penting. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Papua masih berada pada urutan terendah di Indonesia.
“Sebaiknya rencana itu ditunda. Ini niat baik, akan tetapi mesti dimbangi dengan tingkat IPM. Kini di Papua sudah ada bangunan mewah semisal kantor DPR Papua, Jembatan Youtefa. Kini rencana pembangunan kantor gubernur Papua,” ujarnya.
Ia bukannya menghalangi rencana pembangunan tersebut. Apalagi jika itu merupakan bagian program gubenur dan wakil gubernur Papua dalam visi misinya.
Akan tetapi, sebagai wakil rakyat dan mitra pemerintah politikus Partai Nasional Demokrat itu merasa perlu mengingatkan Pemprov Papua.
Ia berharap rencana itu dipertimbangkan kembali dengan melihat berbagai aspek, dan masalah yang mendesak diseriusi.
“Sebaiknya ditunda. Kalau bisa dananya difungsikan membangun sumber daya manusia, meningkatkan layanan kesehatan. Membantu pengembangan pendidikan di universitas negeri dan swasta juga sekolah di kampung kampung,” ucapnya.
Kadepa mengingatkan kembali janji Gubernur Papua Lukas Enembe kepada warga Korowai, ketika berkunjung ke sana beberapa tahun lalu.
Katanya, ketika itu gubernur Papua menyatakan akan membangun sekolah di Korowai. Namun hingga kini janji itu belum diwujudkan.
“Memang Korowai, juga merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten. akan tetapi pemprov mesti tetap berperan dan membantu, sebab gubernur sudah janji,” katanya.
Sehari sebelumnya, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengatakan Pemprov Papua akan membangun kantor berlantai 22. Sebab, lokasi di wilayah Kota Jayapura kini tidak memungkinkan membangun gedung yang luas.
“Kantor gubernur akan kita bangun baru, 22 lantai. Bangunannya akan dibuat lebih modern, namun tetap mempertahankan kearifan lokal Papua,” kata Klemen Tinal.
Menurutnya, pembangunan gedung yang akan dimulai tahun ini ditarget rampung dua tahun mendatang. Kantor baru itu nantinya disebut akan menjadi gedung tertinggi di Papua.
“Kami mohon dukungan semua pihak. Kantor gubernur akan robohkan, kecuali Kantor Bappeda dan Keuangan. OPD yang lain segera cari kantor baru untuk ditempati selama proses pembangunan berlangsung,” ucapnya. (Arjuna)
