Metro Merauke – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri dinilai keliru apabila beranggapan DPRD Kabupaten Dogiyai berpolitik praktis.
Ini disampaikan Sekretaris Fraksi Gabungan Bangun Papua di DPR Papua, Alfred Anouw menanggapi pernyataan Kapolda Papua, yang meminta pejabat tidak berpolitik praktis, berkaitan pembentuk Mapolres di Doiyai.
Pernyataan itu disampaikan Kapolda Papua, sehari setelah DPRD Dogiyai menyerahkan aspirasi warga Dogiyai mengenai penolakan pembentukan Mapolres di sana, ke DPR Papua pada 17 Mei 2022.
“Sebagai anak asli Dogiyai yang duduk di DPR Papua, saya menilai pernyataan atau pandangan kapolda itu keliru. Sebab apa yang dilakukan DPRD Dogiyai adalah bagian dari tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) mereka,” kata Alfred Anouw melalui panggilan teleponnya, Jumat malam (20/05/2022).
Katanya, sebagai wakil rakyat di daerah, sudah menjadi tupoksi DPRD Dogiyai meneruskan aspirasi warga ke lembaga di atasnya. Apa yang dilakukan DPRD Dogiyai merupakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
“DPRD Dogiyai hanya meneruskan aspirasi masyarakat kepada lembaga legislatif di atasnya. Melaksanakan tupoksi yang semestinya, DPRD Dogiyai tidak berpolitik praktis,” ucapnya.
Menurutnya, penilaian Kapolda Papua itu justru akan menimbulkan polemik di masyarakat Dogiyai. Sebagai seorang pimpinan lembaga kepolisian, Kapolda dianggap tidak mesti menyampainkan pendapat seperti itu.
“Saya pikir itu tidak elok. Mestinya melihat tupoksi setiap orang atau lembaga. Tidak bisa melihat ini hanya dari sisi tupoksi kepolisian. Karena DPRD Dogiyai itu melaksanakan apa yang menjadi tupoksi mereka. Memang bagi kopolisian mungkin tidak sejalan, namun DPRD Dogiyai hanya meneruskan aspirasi masyarakat dan itulah tupoksi mereka,” ujarnya.
Katanya, DPRD Dogiyai hanya melanjutkan aspirasi warga ke DPR Papua, sebagai lembaga yang lebih tinggi agar dapat ditindak lanjuti.
Sebagai anak asli Dogiyai, Alfred Anouw menyatakan ia tahu betul masyarakatnya sejak dulu menolak kehadiran Polres di sana. Situasi ini tidak terlepas dari trauma masa lalu.
“Saya pikir keliru apabila menganggap DPRD Dogiyai berpolitik praktis. Anggapan itu terlalu kerdil. Hanya melihat dari sisi institusi polisi, tidak melihat tugas dan fungsi lembaga lain. DPRD Dogiyai tidak berpolitik praktis,” tegasnya.
Politikus Partai Garuda itu mengatakan, sejak dulu warga Dogiyai menolak kehadiran Polres di wilayah mereka, maka ketika terpilih sebagai anggota DPR Papua periode 2019-2024, Alfred Anouw berulangkali menyuarakan hal itu.
“Bukan baru kali ini masyarakat Dogiyai menolak hadirnya Mapolres. Makanya, setelah saya duduk di DPR Papua, saya beberapa kali menyatakan, masyarakat Dogiyai menolak kehadiran Polres di sana. Ini murni keinginan rakyat dan mereka pernah sampaikan itu kepada saya,” kata Alfred Fredy Anouw.
Legislator Papua dari daerah pemilihan Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Paniai, Nabire dan Mimika itu menambahkan, sudah menjadi tugas anggota DPR meneruskan aspirasi masyarakat. Termasuk pihaknya di DPR Papua.
Aspirasi masyarakat Dogiyai itu akan diteruskan DPR Papua ke DPR RI, dan para pihak terkait di tataran pemerintah pusat.
“Kami akan teruskan kepada pemangku kepentingan yang berwenang, untuk ditindak lanjuti oleh para pihak berkompeten, agar bisa menyikapi persoalan ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan, para pejabat di Papua jangan bermain politik praktis, dan mengatasnamakan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Kapolda Papua berkaitan dengan penyampaian aspirasi warga Dogiyai oleh DPRD Kabupaten Dogiyai ke DPR Papua. Salah satunya, aspirasi penolakan pembentukan Polres di Dogiyai.
Kapolda mengatakan, setop memainkan politik praktis. Jangan selalu membuat hal yang seolah itu dari masyarakat.
“Saya sudah lantik [pejabat Polres Dogiyai] dan segera saya minta Kapolres baru mengambil langkah-langkah pendekatan,” kata Mathius D Fakhiri, Rabu (18/5/2022).
Kapolda Papua justru mempertanyakan apabila ada unsur pemerintah apalagi DPR, yang menggunakan lambang garuda dan dibiayai negara menyampaikan aspirasi seperti itu.
“Selaku Kapolda saya mempertanyakan itu. Namun akan kami lakukan langkah-langkah pendekatan. Namun pejabat di daerah hentikan permainan politik praktis,” ucapnya. (Arjuna)
