Metro Merauke – Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan dari wilayah adat Meepago, Julius Miagoni khawatir rencana pemerintah menambang emas di Blok Wabu akan menyusahkan warga kabupaten sekitar.
Ia mengatakan, selama ini Blok Wabu identik dengan Intan Jaya. Padahal ada beberapa kabupaten sekitar yang bisa terdampak dari rencana penambangan itu.
Katanya, warga di Kabupaten Paniai, Puncak dan daerah sekitar Intan Jaya, dapat terkena imbas apabila pemerintah memaksakan penambangan Blok Wabu.
“Blok Wabu ini memang tidak identik hanya dengan Intan Jaya. Kalau sungai Wabu memang di Intan Jaya. Akan tetapi Blok B yang sebelumnya menjadi wilayah PT Freeport Indonesia itu, sampai di Kabupaten Paniai dan Puncak, itu batas barat dan timurnya,” kata Julius Miagoni, Selasa (07/06/2022).
Miagoni yang berasal dari Kabupaten Intan Jaya itu mempertanyakan sikap pemerintah, yang terkesan memaksakan rencana penambangan Blok Wabu saat situasi keamanan di Intan Jaya dan sekitarnya tidak kondusif.
Padahal, dalam berinvestasi faktor pertama yang mesti dipertimbangkan adalah keamanan. Namun situasi di Intan Jaya sekarang, sangat tidak mendukung dan akibat situasi keamanan ini pendidikan dan layanan kesehatan di sana tidak jalan.
“Namun pemerintah pusat seakan tidak peduli dengan situasi di Intan Jaya kini. Hanya fokus bagaimana melakukan penambangan di Blok Wabu,” ucapnya.
Pemerintah pusat dinilai tidak pernah mencari solusi terhadap masalah yang ada di Intan Jaya. Bagaimana agar anak anak di sana bisa sekolah dan warga mendapat layanan kesehatan yang layak di tengah konflik bersenjata.
“Pemerintah pusat tidak pernah melihat atau menyinggung mengenai hal ini. Seakan mereka anggap Intan Jaya aman aman saja. Ini menjadi pertanyaan ada apa sebenarnya. Kenapa seakan mereka malas tahu. Inilah yang menimbulkan berbagai pertanyaan,” ujarnya.
Julius Miagoni mengatakan, pos militer di Intan Jaya bertambah, pasukan TPNPB juga bertambah, dan peredaran senjata api seakan begitu bebas.
“Ini menjadi pertanyaan, kenapa tempat yag akan ditambang ada gangguan keamanan. Akan tetapi pemerintah tetap jalan seakan tak serius selesaikan masalah itu,” katanya.
Julius Miagoni juga mendukung sikap Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda rencana penambangan Blok Wabu. Sebab situasi keamanan di sana belum kondusif.
Katanya, wajar apabila Gubernur Papua khawatir masyarakat ada di Intan Jaya akan kehilangan hak haknya, saat penambangan Blok Wabu dilakukan.
Sebab, Blok Wabu berada di wilayah perkampungan warga, dan areal sekitar Blok Wabu merupakan wilayah berburuh, dan berkebun oleh masyarakat adat di sana.
Selain itu lanjutnya, dalam Undang-Undang Minerba yang baru, tidak diatur adanya ganti rugi terhadap hak ulayat masyarakat adat.
“Mestinya pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan para pihak di Papua. Apa yang gubernur bicara itu, tidak hanya beliau sebagai pimpinan di daerah, tapi anak adat. Anak daerah, karena Intan Jaya itu bersebelahan dengan Puncak Jaya. Saya mendukung sikap beliau,” ucap Julius Miagoni. (Arjuna)
