Metro Merauke – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM) DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, bicara apa adanya.
Katanya, mestinya pemerintah dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tidak mestinya merespons pernyataan keduanya secara berlebihan.
Kadepa mengatakan, Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti, ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.
Luhut merasa difitnah karena, diduga terlibat dalam bisnis tambang emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Politikus Partai NasDem itu minta pemerintah dan Luhut Binsar Panjaitan menghentikan atau mencabut laporan proses hukum dugaan pencemaran nama baik terhadap aktivis Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanti.
“Menurut saya apa yang Haris dan Fatiah bicara adalah realitas yang terjadi di Papua. Bukan rahasia lagi kalau banyak pejabat yang mempunyai bisnis di seluruh Indonesia termasuk diduga Pak Luhut punya bisnis di Papua,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (20/12/2021).
Katanya, terkesan aneh apabila ada pejabat negara mengugat aktivis. Sikap itu akan menambah preseden buruk terhadap demokrasi di Indonesia.
“Harus dipertimbangkan semua dampak terhadap kemajuan, kemajemukan bangsa kita. Jika Pemerintahan dan pejabat publik menjadi antikritik, itu celaka,” ujarnya.
Kadepa yang selama ini selalu menyuarakan masalah kemanusiaan, mengajak semua pihak baik pejabat negara, NGO, elite politik, dan lainnya mengoreksi diri.
“Ini demi perbaikan negara kita, untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia. Bukan kelompok atau golongan tertentu,” katanya. (Arjuna)
